APA SULITNYA BUAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN?!

BOGOR, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendampingan Pertanggungjawaban Fasilitasi Organisasi Kepemudaan 2017, yang berlangsung di Bogor pada 4 hingga 5 September 2017. Kegiatan kepemudaan ini dibuka secara resmi oleh Dr. Jonni Mardizal, MM, selaku Deputi Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI.

Dalam sambutannya, Dr. Jonni Mardizal, MM., meminta kawan-kawan OKP untuk selalu memberikan laporan pertanggungjawaban dengan baik atas pendanaan maupun fasilitas kegiatan yang telah diberikan, sesuai aturan dan perjanjian yang ada. Salah satunya mengenai waktu pelaporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, paling lambat 14 hari setelah kegiatan. Sehingga menurutnya tidak sulit untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang notabene kawan-kawan OKP adalah aktifis yang sudah terbiasa dengan kecepatan dan ketelitian. Selain itu, ia juga menyampaikan proposal yang masuk pada 2017 mencapai 296 dan yang lolos verifikasi ada 62 proposal.

Hadir dalam pembukaan kegiatan Drs. Sanusi, MH., selaku Asdep Organisasi Kepemudaan & Pengawasan Kepramukaan, Mandir Ahmad Syafii, S.Pd., M.Si., Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, dan Kepala Bidang Organisasi Kepelajaran, Jaya Sutrisno, S.Pd., M.Pd. Dari Organisasi kepemudaan dan LSM yang hadir sekitar 60 orang peserta mewakili organisasinya masing-masing, antara lain organisasi mahasiswi KOHATI, LAPMAS, Dewan kebangsaan, HIMMAH, LP2N, KAMMI, Diagnosa Institute, Pakajia Institute, dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia(HMPI).

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pendampingan pertanggungjawaban fasilitas kepemudaan ini yaitu mengenai dukungan fasilitasi dalam rangka penguatan organisasi kepemudaan, oleh Dr. H. Amar Ahmad, M.Si selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk uang dan perhitungan pajak oleh Sunarto, S.Pd., MM., serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang disampaikan oleh R. Purwoko Prihtjahjono, AK., MFM.

Dalam pemaparannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Dr. H. Amar Ahmad, M.Si menyampaikan prinsip penyaluran bantuan pemerintah, antara lain mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan, pengalihan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan PMK yang paripurna, yang menegaskan kembali aturan pengalokasian, jenis bantuan, pelaksanaan penyaluran hingga pertanggungjawaban dengan monitoring dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam undang-undang tentang kepemudaan Nomor 40 tahun 2009, dan beberapa peraturan Menteri terkait lainnya dengan harapan terbentuk kelancaran program dan rencana kerja organisasi yang telah ditetapkan.

 

 

 

Rizqi Nurul Ilmi

Sekretaris Bidang Infokom HMPI

The Mirah Hotel Bogor, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *